Danrem 133 Nani Wartabone Hadiri Peresmian 779 Posbakum Desa dan Kelurahan se Provinsi Gorontalo

Gorontalo, 28 November 2025 — Berbagai instansi pemerintah, aparat keamanan, dan perwakilan desa memenuhi ruangan untuk menyaksikan momen bersejarah, peresmian 779 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan se-Provinsi Gorontalo. Di antara tamu kehormatan, tampak hadir Komandan Korem 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Hardo Sihotang, yang turut memberikan dukungan nyata terhadap penguatan layanan hukum di daerah.

Melalui pembentukan Posbakum di setiap desa dan kelurahan, pemerintah berupaya menghadirkan pelayanan hukum yang lebih dekat, cepat, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan ini juga diwarnai dengan penyerahan simbolis penghargaan atas terbentuknya Posbakum secara serentak di 779 titik wilayah Gorontalo menjadikan provinsi ini sebagai salah satu daerah tercepat yang berhasil mencapai target 100 persen pembentukan Posbakum di Indonesia.

Posbakum Kementerian Hukum dan HAM merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam memastikan keadilan tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Posbakum memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu, termasuk konsultasi hukum, pendampingan advokat, pembebasan biaya perkara, hingga mediasi penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Dengan kehadiran program ini, warga desa kini tak lagi harus menempuh jarak jauh atau terbebani biaya tinggi untuk memperoleh pendampingan hukum.

Kehadiran Brigjen TNI Hardo Sihotang dalam kegiatan tersebut bukan tanpa alasan. Sebagai Komandan Korem 133/Nani Wartabone, ia melihat program ini sejalan dengan misi TNI dalam menjaga stabilitas wilayah dan ketertiban sosial masyarakat. Menurutnya, keamanan dan keadilan adalah dua hal yang saling melengkapi. “TNI mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum yang adil dan beradab. Keadilan yang dirasakan rakyat adalah fondasi utama keamanan nasional,” ungkapnya di sela kegiatan.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., menegaskan bahwa kehadiran Posbakum merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Ketujuh Presiden Prabowo Subianto, yaitu reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi. Menurutnya, pembentukan Posbakum menjadi salah satu wujud konkret reformasi hukum yang berpihak pada rakyat kecil. “Kami ingin memastikan keadilan tidak berhenti di ruang sidang, tetapi hadir di tengah masyarakat. Posbakum adalah jembatan antara rakyat dan hukum negara,” tegas Menkum RI.

Supratman juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo atas kecepatan dan keseriusannya dalam membentuk Posbakum di seluruh desa dan kelurahan. “Alhamdulillah, hingga kini Posbakum sudah terbentuk di 25 provinsi di seluruh Indonesia, dan Gorontalo menjadi salah satu yang tercepat mencapai 100 persen. Ini bukti sinergi luar biasa antara pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.

Peresmian ini diharapkan menjadi tonggak baru bagi penguatan budaya sadar hukum di Gorontalo. Dengan adanya Posbakum, masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan hukum secara damai melalui jalur mediasi tanpa harus berhadapan di pengadilan. Upaya ini bukan hanya mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga menjaga harmoni sosial di tingkat desa. Di sinilah peran TNI, aparat hukum, dan pemerintah daerah berpadu menjaga keseimbangan antara ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Peresmian Posbakum ini menjadi refleksi nyata bagaimana sinergi antar lembaga dapat menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat. TNI, pemerintah, dan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa kolaborasi bukan hanya jargon, melainkan kerja nyata dalam membangun kesadaran hukum dan memperkuat sendi-sendi keadilan di Gorontalo. Dari gedung pertemuan di Molosifat Utara itu, gema semangat keadilan menyebar ke seluruh pelosok desa menandai babak baru kesadaran hukum masyarakat Gorontalo yang makin matang dan berdaya.